Meragukan, DPRD Banten Minta Pemprov Validasi Ulang Ribuan Tenaga Honorer
Sumber Gambar :
Ribuan tenaga kerja honorer yang ada di Pemprov Banten diragukan vliditasnya. Karenanya, DPRD meminta Pemprov ntuk kembali melakukan validasi data ulang terhadap tenaga Non ASN tersebut
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi antara Komisi I DPRD Banten dengan Sekda Banten di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Selasa (4/2).
Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat mengatakan, Pemprov Banten harus segara melakukan proses seleksi terhadap 8.000 an tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten.
"Dari jumlah itu orang ada apa nggak? Bisa jadi sudah ada yang meninggal dan beralih profesi. Makanya harus diluruskan dulu. Mana yang dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan,” katanya.
Untuk yang tdiak dipertahankan, lanjut Asep, Pemprov Banten diharapkan tidak lepas tangan. Pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada tenaga honorer tersebut.
"Artinya pemprov juga tetap menilai sisi kemanusiaan. Salah satunya bisa kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi, supaya jadi tenaga ahli yang profesional. Dan kami minta secepatnya pendataan dilakukan,” ungkapnya.
Terkait rencana tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), politisi Demokrat itu mengungkapkan, jika para honorer harus terlebih dahulu mengikuti proses seleksi.
"Jadi Seleksisinya juga tidak berbeda dengan seleksi PNS. Cuma yang membedakan itu nggak dapat pensiun. Kalau untuk penggajian dan lain-lain sama,” jelasnya.
Kembali ditegaskan Asep, pihaknya meminta proses validasi data dilakukan secara profesional.
"Investigasi dulu. Jangan sampai nggak ada orangnya gajinya tetap keluar. Data honorer harus benar dan kredibel. Apalagi soal gaji kan sudah ditranfer lewat bank. Kita jua akna terus awasi itu,” katanya.
Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan mempertahankan tenaga honorer yang mash bekerja di pemprov.
Alasanya, mereka dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah dan pihaknya telah menaikan honorariumnya tentunya atas persetujuan dari DPRD Provinsi Banten.
"Tetapi hal itu harus ditindak lanjuti dengan validasi tenaga honorer untuk mendata kembali secara teknis dengan by name by adress,” jelasnya.
Sementara, terkait penerimaan CASN dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui MenPAN-RB, yakni 222 orang untuk guru dan 31 oràng untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya.
Peserta yang mendaftar mendaftar sebanyak 6.170 orang. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808 orang.
"Kita memastikan tidak membuka ruang subjektifitas, di tahapan awal semua dengan aplikasi. Jadi ini merupakan bagian dari akuntabilitas serta dipandu oleh BKN (Badan Kapegawaian Nasional) dan Menpan-RB. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan ASN yang qualified,” pungkasnya.
