Almuktabar Mencanangkan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
Sumber Gambar :
Penjabat Gubernur Banten Almuktabar Mencanangkan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas guna Membangun Masyarakat Inklusif di Provinsi Banten di Sekolah Khusus Negeri (SKhN) 02, Curug, Kota Serang, Selasa (17/5).
Layanan ini, seperti yang disebutkan dalam Press Release yang diterima dari Biro Administrasi Pimpinan, sekaligus menginput data keragaman disabilitas untuk disinkronkan dengan program layanan pemerintah.
Dikatakan, Gerakan ini secara khusus dalam rangka Pemerintah hadir dalam pelayanan kependudukan bagi kaum disabilitas di Provinsi Banten.
"Tugas saya melaksanakan perintah dan arahan. Arahan tertinggi adalah perintah rakyat melalui Ketua DPRD kemudian juga perintah khusus Bapak Presiden melalui staf khusus. Saya akan melaksanakan itu, tidak ada pilihan lain,” ungkap Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.
Masih menurut Almuktabar, Ketua DPRD Provinsi Banten sangat menaruh perhatian dalam hal itu terbukti dalam berbagai kesempatan mengarahkan kepada semua pihak untuk hal-hal yang prioritas, yang juga tercermin dari tugas bersama dalam menyusun komposisi pembiayaanpada sektor tersebut.
“Penjabat Gubernur sebenarnya ringan dalam bekerja jika didukung stakeholder karena itu dalam rangka membangun Banten,” tambahnya.
Pencanangan Gerakan ini ditandai pemukulan gong dilanjutkan penyerahan secara simbolis data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Akte Kelahiran kepada penyandang Disabilitas.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AK2B) Provinsi Banten Sitti Ma'ani Nina mengatakan data yang diperoleh pihaknya bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Dikatakan, di Provinsi Banten yang dapat disajikan datanya sebanyak 5.047 siswa berkebutuhan khusus. Yang wajib KTP elektronik mencapai 1.371 siswa yang tersebar di 91 SKH. Saat ini capaian sudah perekaman sebanyak 32,24 persen atau sekitar 442 siswa.
“Kami mengajak Kabupaten/Kota bersama melakukan percepatan pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas untuk membangun masyarakat Banten yang inklusif,” pungkasnya
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa layanan adminduk penyandang disabilitas merupakan tekad bersama agar jangan sampai pemerintah salah menangani atau memperlakukan kaum disabilitas.
Hal senada juga diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi atas langkah Pj Gubernur Banten dalam bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya mengimbau untuk menulis biodata lengkap apa adanya agar pemerintah bisa memberikan layanan publik terbaik.
“Salah satu tugas negara melindungi segenap bangsa. Pendataan disabilitas itu urusan wajib pemerintah daerah, artinya harus dikerjakan. Oleh karena itu, strateginya gerakan bersama dengan membangun akses bersama,” ungkap Zudan.
Turut hadir Asda Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Banten Komarudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabrani, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, para Kepala Sekolah SKhN, serta para tamu undangan.
