Rakerda Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali
Sumber Gambar : Dir Pol PP Linmas KemendagriDirektur Polisi Pamong Praja dan Linmas sampaikan Strategi Kebijakan Implementasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam Mendukung Asta Cita pada Rakerda Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali Dalam kesempatan ini Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas, Bernhard menyampaikan mengenai Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang palking sering terjadi di Bali, kemudian Program Satpol PP yang diinginkan Masyarakat seperti Penertiban Parkir Liar, Pendekatan yang humanis, dan Sosialisasi tentang aturan-aturan dan konsekuensi hukum harus dilakukan secara berkala guna menghindari kesalahpahamna dan transparansi mengenai penegakan perda. Bernhard juga menyampaikan tindakan Satpol PP yang tidak diinginkan Masyarakat diantaranya tindakan represif, pendekatan yang terlalu keras, kurangnya Sosialisasi, dan Tindakan Pungutan Liar. Bernhard kemudian menjelaskan bagaimana keterkaitan Tugas dan Fungsi Urusan Trantibumlinmas dengan Asta Cita diantaranya adalah Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Trantibumlinmas berbasis HAM; Penyiapan perumusan penyusunan NSPK, serta standar pelayanan minimal di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung perekonomian di daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke desa; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum serta pembinaan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur Satpol PP, Satlinmas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Penguatan Pelayanan Oleh Satpol PP dan Satlinmas melalui Pemanfaatan TIK dalam pendataan dan Layanan Sosial Kemasyarakatan Terhadap Kelompok Rentan.