Personil Satpol PP Amankan Aksi Unjuk Rasa di KP3B Serang
Sumber Gambar :
SERANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang berada di Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), pada hari Senin (04/09/2023).
Sebanyak 30 Personil Satpol PP dikerahkan dan bergabung bersama unsur TNI, POLRI untuk mengamankan kawasan demi keamanan dan kelancaran pada massa aksi unjuk rasa yang digelar.
“Kami dari Aliansi Gerakan 4 September, yang terdiri dari DPW SOLMET PROVINSI BANTEN, PKC PMII PROVINSI BANTEN, ORMAS PATRIOT PEJUANG BANGSA DAN LSM BANTEN BAROMETER Serta didukung unsur masyarakat lainnya, kembali turun kejalan untuk menyuarakan TRITURA BANTEN + 2 RESOLUSI :
- Hentikan Walpam Kejati Banten yang diduga menjadi kedok benteng KKN oleh Dinas-dinas…!!!
- Usut tuntas berbagi personil hukum dugaan Tipikor atas Laporan Masyarakat di Kejati Banten yang hingga kini masih belum tuntas…!!!
- Pj. Gubernur Banten untuk segera melakukan Reformasi Birokrasi terhadap ASN di Banten dan Batalkan Produk Etalase Berbagi Program Pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan dan sarat Kepentingan…!!!
RESOLUSI :
Bila tuntutan kami tidak diindahkan, maka Pj. Gubernur Banten dan Kajati Banten untuk segera mengundurkan diri dari Tanah Jawara.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Praja Provinsi Banten, Paundra Bayyu Adji mengungkapkan dalam kegiatan demonstrasi ini ada sebanyak kurang lebih 40 Orang yang mengikuti Aksi unjuk rasa yang mendatangi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).” Ungkapnya
“Kami mengerahkan sebanyak 30 personil yang bergabung bersama jajaran kepolisian. Pada proses pengamanan aksi unjuk rasa ini pada pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, aman, lancar dan terkendali.” Ujar Bayyu, Kabid Trantibum
Selain itu, selama mengamankan aksi unjuk rasa ia mengatensi kepada personilnya agar mengedepankan sikap humanis, agar kegiatan berjalan aman dan terkendali.
Sebagai bahan informasi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pengamanan ini memfokuskan pada proses pengamanan pada saat massa aksi di gelar, serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak asset-aset milim Pemerintah Daerah.
