Sosialisasi Perda Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki luas perairan 11 ribu lebih kilometer persegi dengan panjang garis pantai mencapai 500 kilometer. Selain itu terdapat 61 pulau-pulau yang memerlukan pengawasan, pemberdayaan dan pengelolaan secara baik, sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


"Dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai amanat UU 23/2014, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Massaputro Delly TP Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Selasa (08/06/2021).

Lebih lanjut Delly menguraikan bahwa pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Pemerintah.

"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan sinergi antar perangkat daerah, baik di lingkungan Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dengan dunia pengusaha, kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pesisir lainnya berkaitan dengan kepatuhan atas implementasi peraturan daerah, terutama pajak daerah," tambah Delly.

Selain itu, sosialisasi juga untuk menangkap aspirasi dan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya bidang kelautan.

Hadir sebagai narasumber unsur-unsur yang berkompeten, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, BAPPEDA Provinsi Banten, dan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.

Acara yang digelar di salah satu rumah makan di Carita Pandeglang menghadirkan peserta dari kelompok nelayan dan koperasi nelayan setempat serta unsur pemerintah lainnya, seperti Posmat TNI AL, Polair Polda Banten, unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek Labuan.