Sinergi proses kasus melalu aplikasi e-PPNS bermaksud memudahkan pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum


Kombes Sugeng dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Polri menyampaikan bahwa perlunya mensinergikan proses kasus yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Bareskrim melalui Biro Korwas PPNS.


"Sinergi proses kasus melalu aplikasi e-PPNS bermaksud memudahkan pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum," ujar Sugeng dalam acara Rapat Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Peratuaran Daerah.

Sebelumnya, Bimo Aryo Tedjo Kepala Sub Direktorat PPNS Direktorat Satpol PP Kemendagri sebagai penyelenggara rapat mengatakan bahwa perlunya integrasi pelaporan penindakan atau pelaksanaan dari tugas PPNS di daerah dalam sebuah aplikasi, yaitu e-PPNS yang telah digunakan oleh Korwas PPNS di pusat (kementerian/lembaga) dari tahun 2018.

Melalui aplikasi ini juga dapat mendata PPNS seluruh Indonesia, termasuk statusnya, apakah aktif atau non aktif. Ketidakaktifan PPNS dapat disebabkan oleh kartu kadaluarsa, pindah tugas yang tidak menangani penyidikan lagi, atau bahkan ada yang belum dilantik padahal sudah menyelesaikan pendidikan PPNS.