Penertiban Spanduk

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten melakukan penertiban spanduk melalui operasi rutin. Spanduk liar berjenis iklan produk, rokok, gadjet,  produk pakaian dan lainnya dicopot karena melanggar Perda Provinsi Banten No. 3 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Dalam menjabarkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

Masyarakat dilarang memasang spanduk atau reklame di lokasi yang tidak diiziinkan, melintang di atas jalan, dipaku atau diikat di pohon, menutup spanduk atau reklame lainnya.

Selain itu, dilarang memasang spanduk atau reklame yang menyerupai rambu-rambu lalu lintas, mengganggu fungsi perlengkapan jalan, ketertiban umum, keamanan, keindahan kota, dan lalu lintas pengguna jalan. Kemudian, dilarang menempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding kantor pemerintahan, tempat peribadatan, dan sarana pendidikan.

“Meskipun sudah ada izin, sudah membayar pajak namun karena pemasangannya tidak tepat, kami cabut dan kami amankan ke kantor,” kata Ketua Tim Pelaksana Jabatan Fungsional (JF) Ridwan, Selasa (18/2) di Kantor Satpol PP, KP3B.

Bila spanduk yang ditertibkan  sudah memiliki izin, Ridwan mengungkapkan pihaknya akan mengundang pemilik spanduk dan reklame tersebut dan diberikan pengertian untuk tidak sembarangan dalam melakukan pemasangan. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa lebih memiliki kesadaran untuk tidak mengulanginya.

Ridwan menyampaikan penertiban spanduk tersebut merupakan tupoksinya. Dia berharap warga masyarakat, jasa iklan, siapapun yang akan memasang spanduk agar tidak menempatkan gambar reklame pada tiang listrik, telepon dan pohon dengan dipaku.