Sejarah Satpolpp

SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, Bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapatkan serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris. Sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga.

Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES dikembangkan BAILLUW dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah ditingkat Kewedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa penduduk Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dan Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama. Adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada Tanggal 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja.

Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri No. UP.32/2/21 disebut nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

Pada Tahun 1962 dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

Berdasarkan Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

Setelah diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah, maka Kesatuan Pagar Praja, sebagai Perangkat Daerah.

Dengan diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 Nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

Terakhir dengan diterbitkanya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas poko Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.