Tupoksi Satpol PP Provinsi Banten

Tugas Pokok & Fungsi

 

Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta membantu Gubernur dalam menegakkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB XVI tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 57, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut yaitu:

  • Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan atau aparatur lainnya;
  • Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

Pelaksanaan tugas lainnya meliputi:

  • Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  • Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  • Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  • Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
  • Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
  • Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.